Kejagung dan KPK Didesak Periksa Istri dan Anak Gubernur Sultra
KASUISTIK.COM : Himpunan Pemuda 21 (HP21) Nusantara kembali turun melakukan akso demonstrasi di depan Gedung Kejagung dan KPK RI, Jakarta, Kamis 10 Juli 2025.
Melalui aksi demonstrasi tersebut, HP21 Nusantara mendesak Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia mengusut tuntas dugaan keterlibatan keluarga Gubernur Sulawesi Tenggara dalam aktivitas tambang ilegal di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Massa aksi menuntut lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia segera memeriksa anak dan istri Gubernur Sultra, yang diduga menjadi otak di balik aktivitas tambang PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS) di Pulau Kabaena.
Ketua Umum HP21 Nusantara, Arnol Ibnu Rasyid mengatakan, bahwa aktivitas pertambangan PT TMS sejak 2019 lalau telah merusak ruang hidup masyarakat, dan mencemari lingkungan Pulau Kabaena secara masif.
“Kami menduga kuat anak dan istri Gubernur Sultra adalah pemegang saham mayoritas dan minoritas di PT TMS. Mereka hanya dijadikan topeng untuk menutupi keterlibatan langsung orang nomor satu di Sultra dalam skandal pertambangan ini,” tegas Arnol.
Ia juga menambahkan, operasional PT TMS tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat dan keberlangsungan ekosistem pulau. Bahkan, potensi tenggelamnya Pulau Kabaena bukan isapan jempol, mengingat aktivitas pengerukan ore nikel yang dilakukan secara massif dan terus menerus.
“APH di Sultra seolah menutup mata terhadap kerusakan ini. Karena itu, kami mendesak Kejagung dan KPK RI untuk turun tangan langsung, usut keterlibatan keluarga Gubernur Sultra dalam bisnis tambang ini,” ujarnya.
Massa aksi juga menyoroti praktik oligarki dan dinasti politik di balik operasional tambang di Kabaena. Olehnya itu, mereka mendesak agar semua izin usaha pertambangan (IUP) PT TMS segera dicabut, karena terbukti merusak lingkungan dan mengancam keselamatan warga setempat.
“Kabaena sedang sekarat. Jangan tunggu pulau itu tenggelam, baru aparat bergerak. Kami minta Kejagung dan KPK RI usut tuntas, cabut semua izin tambang, dan hentikan eksploitasi di pulau ini,” pungkas Arnol.
Diketahui, PT TMS telah beberapa kali mengalami peralihan kepemilikan saham yang melibatkan sejumlah elite daerah. HP21 Nusantara menilai, bahwa peran serta keluarga Gubernur Sultra dalam struktur kepemilikan saham patut didalami, karena berpotensi menjadi skandal korupsi tambang besar di wilayah timur Indonesia.
Baca Juga:
Editor: Ikas
Artikel Terkait
