KASUISTIK

Keresahan Warga Desa Lalimbue Jaya : Jadi Penonton di Kampung Sendiri, Aspirasi Diabaikan PT SKS

Jalan usaha tani yang dilintasi PT VDNI dan PT OSS dalam aktivitas haulling ke jetty. Foto : ist.

KASUISTIK.COM – Warga Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe geram dan resah atas perlakuan PT Satya Kurnia Sampara (SKS).

Pasalnya, perusahaan yang ditunjuk PT VDNI dan PT OSS itu untuk mengatur aktivitas bongkar muat di jetty yang berada di Desa Lalimbue terkesan mengesampingkan kepentingan warga setempat.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Desa Lalimbue Jaya, Muksin, kepada sejumlah awak media di Kota Kendari, Sabtu 16 Desember 2023.

Muksin mengungkapkan, berdasarkan aspirasi warganya yang disampaikan kepada pemerintah desa, PT VDNI dan PT OSS telah melintasi jalan usaha tani sejak 2016 lalu untuk aktivitas haulling ke terminal khusus (Tersus) yang di berada di wilayah Desa Lalimbue.

Lebih lanjut, Muksin menyampaikan, bahwa dalam kurun waktu 2016 sampai 2023 ini, tidak ada pemberdayaan terhadap warga Desa Lalimbue dalam aktivitas bongkar muat di Tersus tersebut. Justru, PT SKS memberikan ruang kepada perusahaan dari luar untuk menerima manfaat dari keberadaan jetty di desa yang dipimpinnya itu.

“Warga saya merasa selama ini hanya jadi penonton di kampung sendiri, sedangkan yang mendapatkan manfaat dari luar,” ujar Muklis.

Kepala Desa Lalimbue Jaya, Muksin. Foto : Dok. kasuistik.com.

Padahal, lanjut Kepala Desa Lalimbue Jaya, selama ini pemerintah desa bersama warga telah banyak membantu PT VDNI dan PT OSS, diantaranya bersedia menjual lahan dengan harga murah untuk lokasi pembangunan jetty. Bahkan, memfasilitasi penggunaan jalan usaha tani yang dibangun menggunakan APBDes untuk aktivitas haulling.

“Kami minta petinggi SKS segera turun di lapangan melihat kondisi yang ada. Apabila tuntutan atau aspirasi warga tidak diakomodir, maka dengan sangat terpaksa, warga akan menutup jalan usaha tani yang selama ini dilalui dalam aktivitas haulling,” tegasnya.

“Saya mewakili masyarakat desa, apa yang terjadi di desa dari awal kami sudah memberikan apa yang diminta perusahaan. Pertama kami juga sudah berikan itu masalah jalan usaha tani, kedua kami sudah berikan permintaan pihak perusahaan masalah lahan kami berikan dengan harga Rp5000 per meter, terus masalah pinggir pantai untuk pencarian nelayan juga sudah diberikan kepada perusahaan,” jelasnya.

Sayangnya, kebaikan warga Desa Lalimbue Jaya justru dibalas dengan kekecewaan, karena warga desa tidak dilibatkan secara langsung dalam aktivitas bongkar muat di Jetty, begitu pula perusahaan yang ada di desa tersebut terkesan tidak dihiraukan.

Padahal, kata Muklis, warga desa telah memiliki sebuah wadah yakni Koperasi LKB yang seyogyanya bisa dilibatkan.

“Pengaturan aktivitas di pelabuhan ini, dari PT VDNI dan OSS sudah menunjuk PT SKS untuk mengatur pelabuhan tersebut, tetapi PT SKS lebih memilih perusahaan di luar desa kami yakni dari Konut, dan memberikan jatah sebanyak 4 kapal per bulan, maka kami sangat kecewa kepada perusahaan dan selama ini tidak pernah dia (PT SKS) akomodir kepentingan warga khususnya di Desa Lalimbue Jaya, jadi kami minta petinggi SKS segera turun,” desaknya.

Muksin mengatakan beberapa permintaan warga yang harus didengar antara lain Koperasi LKB yang harus diberdayakan untuk bongkar muat. Selanjutnya, jatah desa juga harus dipenuhi. Sebab, selama ini permintaan warga kepada pihak PT SKS tidak pernah diakomodir

“Malah dia (PT SKS) bilang nanti saya pikir-pikir, itu keterangan dari dari Dirut. Permintaan selanjutnya, semua kegiatan yang berkaitan bongkar muat di Lalimbue Jaya kami minta diakomodir perusahaan yang ada di desa, mau tongkang atau pengadaan kayu harus diberikan kepada warga desa yang bisa dia kerja. Intinya, warga saya ini hanya minta diberdayakan,” tambahnya.

Terkait wacana aksi blokade jalan usaha tani , Muklis menyampaikan, bahwa warganya tidak ada niatan untuk menghalang-halangi atau mengganggu aktivitas perusahaan, melainkan hanya ingin mengamankan apa yang menjadi asset desa.

“Tidak ada upaya untuk halangi perusahaan, hanya saja warga mau amankan asset desa, jalan usaha tani akan ditutup sementara, sampai apa yang menjadi tuntutan warga bisa diterima dan diakomodir,” pungkasnya. (p2/iks)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan