Presure Dugaan Kejahatan Kehutanan PT TJA, Link Sultra Sambangi Kejagung, Kementerian ATR dan KLHK RI
KASUISTIK.COM – Lingkar Kajian Kehutanan (LINK) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menyambangi kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Kementerian ATR/BPN serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Selasa 30 Juli 2024.
Direktur LINK Sultra, Muh. Adriansyah Husen mengatakan, pihaknya mempertanyakan tindak lanjut dari penanganan kasus dugaan kejahatan kehutanan PT Trias Jaya Agung (TJA), serta penerbitan sertifikat tanah di kawasan hutan lindung yang berada dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) perusahaan tersebut.
“Pada 3 Juli lalu kami sudah memasukan laporan terkait dugaan kejahatan kehutanan yang dilakukan PT TJA, serta penerbitan sertifikat tanah oleh BPN Bombana di kawasan hutan lindung. Makanya hari ini kami ingin mempertanyakan sejauh mana tiga instansi terkait itu menindak lanjutinya,” ungkap aktivis yang populer dengan sapaan Binggo itu.
Dijelaskannya, perusahan tambang yang tengah beroperasi di Desa Langkema, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana itu diduga melakukan perambahan kawasan hutan lindung tanpa izin.
Baca Juga:
“Perusahaan tersebut membangun jalan hauling di dalam kawasan hutan lindung, yang diduga tidak mengantongi izin dari KLHK RI,” ungkapnya.
Sedangkan di Kementerian Kementerian ATR/BPN RI, kata dia, pihaknya mengadukan BPN Kabupaten Bombana atas penerbitan sertifikat di dalam kawasan hutan lindung.
“Adanya aktivitas jalan hauling dan terbitnya sertifikat dalam hutan lindung secara illegal tentunya sangat berakibat fatal, karena akan berurusan dengan hukum,” ujarnya.
Binggo menambahkan, dalam Undang-Undang (UU) nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, ditegaskan dalam point 1 bahwa setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan, dilanjutkan lagi dengan point 3 dijelaskan bahwa setiap orang dilarang mengerjakan dan menggunakan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.
Baca Juga:
“Begitupun dengan UU nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok- pokok agraria, sangat jelas mengatur tentang mekanisme pemberian hak atas tanah, kasus kasus seperti inilah yang harusnya menjadi perhatian semua, berantas mafia tanah dan lindungi hutan agar tetap lestari,” jelasnya.
Olehnya itu, Binggo berharap agar Kementerian ATR/BPN serta KLHK RI segera mengambil sikap tegas atas laporan mereka.
“Kami meminta Kejagung segera memeriksa PT TJA serta Kepala BPN Bombana soal sertifikat yang terbit di kawasan hutan,” tutupnya.
Baca Juga:
Laporan : Rain Sabiru
Baca Juga:
Artikel Terkait
