KNPI Sultra Desak Pencopotan Kadis Kominfo dan Audit Pengelolaan Anggaran
KASUISTIK.COM – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sultra, Hendrawan Sumus Gia menyebutkan, bahwa kehadiran Andap Budhi Revianto yang mengemban amanah sebagai Pj Gubernur Sultra merupakan angin segar untuk perbaikan dan perubahan tata kelola pemerintahan di bumi anoa.
Olehnya itu, Hendrawan Sumus Gia berharap, Pj Gubernur Sultra yang baru beberapa hari itu dilantik, agar bisa segera melakukan perubahan, khususnya di bidang tata kelola pemerintahan, melalui pembenahan atas bobroknya sistem di tataran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) warisan Gubernur Sultra, Ali Mazi.
Hendrawan Sumus Gia mencontohkan bentuk kebobrokan sistem pemerintahan warisan Gubernur Ali Mazi, seperti yang dilakukan Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Sulawesi Tenggara (Sultra), Ridwan Badala ditegur Pj Gubernur Sultra karena memotong pembicaraan saat sesi wawancara bersama wartawan.
Hendrawan Sumus Gia menilai, bahwa Kadis Kominfo tak paham etika dan hirarki, sehingga berani memotong pembicaraan Pj Gubernur saat sedang menjawab pertanyaan awak media.
Baca Juga:
Olehnya itu, Hendrawan Sumus Gia mendesak Pj Gubernur Sultra segera mengganti Kadis Kominfo, Ridwan Badala.
“Inilah bentuk bobroknya birokrasi yang ditinggalkan Gubernur Ali Mazi. Dan pak Pj Gubernur harus segera melakukan perombakan kepala OPD yang ditinggalkan Ali Mazi, salah satunya Kepala Dinas Kominfo,” tegas Ketua KNPI Sultra itu, Jumat 8 September 2023.
Lebih lanjut, Hendrawan menjelaskan, bahwa Kadis Kominfo memiliki rekam jejak kerap membuat gaduh, hingga DPR Provinsi Sultra pernah merekomendasikan kepada Gubernur Sultra saat itu, Ali Mazi agar melakukan evaluasi terhadap Kadis Kominfo.
Diungkapkannya, pola pemerintahan yang terjadi di masa kepemimpinan Ali Mazi menerapkan prinsip Asap Bapak Senang (ABS), sehingga Kadis Kominfo mencoba untuk melakukan hal yang sama kepada Andap Budhi Revianto.
Baca Juga:
“Sistem ABS jelas berpotensi menutupi fakta lapangan. Sebab, yang disampaikan kepada gubernur bisa jadi tak sesuai fakta di lapangan, karena hanya ingin menghibur pimpinan dengan laporan baik serta positif,” pungkasnya.
Selain desakan pencopotan, Hendrawan Sumus Gia juga meminta kepada pihak terkait, agar melakukan audit pengelolaan anggaran kerjasama media dan publikasi yang melekat di Dinas Kominfo. (m2/ik)
Artikel Terkait
